Universitas Indonesia tidak bekerjasama dengan pihak Bimbingan Belajar/Bimbingan Tes/lembaga sejenis manapun untuk mengadakan kegiatan Try-Out dan/atau menjanjikan kemudahan untuk diterima di UI.
Jangan percaya pada pihak manapun yang menawarkan kelulusan dengan membayar sejumlah uang atau imbalan.
JAKARTA, KOMPAS.com — Seleksi masuk Universitas Indonesia atau Simak UI Gelombang I periode akademik 2011/2012 tetap diadakan pada 17 April 2011. Simak UI digelar setelah ujian nasional tahun depan.
Bangku yang disediakan untuk calon mahasiswa baru sekitar 2.000 lebih yang terdiri dari S-1 reguler, S-1 pararel, vokasi/D-3, serta S-1 Kelas Khusus Internasional.
— Vishnu Juwono
“Kita tetap mengikuti arahan pemerintah untuk mengadakan seleksi ini setelah UN,” ujar Kepala Kantor Komunikasi UI Vishnu Juwono kepada Kompas.com, Sabtu (27/11/2010).
Vishnu mengatakan, pendaftaran Simak 2011 tersebut akan dimulai 15 Januari hingga 28 Februari 2011. Bangku yang disediakan untuk calon mahasiswa baru tahun 2011 sekitar 2.000 lebih yang terdiri dari S-1 reguler, S-1 pararel, vokasi/D-3, serta S-1 Kelas Khusus Internasional.
“Seleksi akan diadakan serentak di 47 kota di seluruh Indonesia dan beberapa di luar negeri. Kemungkinan jumlah pendaftar bisa meningkat di sejumlah lokasi, termasuk yang di luar negeri, seperti tahun lalu di Malaysia karena banyak pelajar atau mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana,” ucap Vishnu.
Dia menambahkan, pada saat pendaftaran nanti mahasiswa baru dapat memilih 8 program studi (prodi) untuk semua jenjang. Pilihan tersebut untuk semua program, tidak terkecuali Program Kelas Internasional.
DEPOK, KOMPAS.com – Universitas Indonesia (UI) kembali membuka kesempatan kepada peserta didik di seluruh Indonesia untuk menempuh studi di UI melalui Seleksi Masuk Universitas Indonesia (Simak UI) 2011. Simak UI merupakan ujian seleksi masuk UI yang terintegrasi dari jenjang pendidikan Vokasi/D3 hingga jenjang pendidikan Doktoral.
Ini bukan jalur mandiri dengan biaya mahal karena telah ditetapkan melalui biaya pendidikan yang berkeadilan.
— Vishnu Juwono
“Ini bukan jalur mandiri dengan biaya mahal karena telah ditetapkan melalui biaya pendidikan yang berkeadilan,” ungkap Kepala Kantor Komunikasi UI Vishnu Juwono kepada Kompas.com, Kamis (30/12/2010).
Vishnu memaparkan, biaya pendidikan bagi mahasiswa S-1 Reguler yang terjaring melalui Simak UI sama dengan mahasiswa yang diterima melalui seleksi nasional atau SNMPTN dan PPKB (Program Pemerataan Kesempatan Belajar).
Adapun Simak UI 2011 akan dilaksanakan serentak pada 3 Juli 2011 di beberapa kota besar di Indonesia. Pendaftaran seleksi tetap dilakukan secara online melalui laman http://penerimaan.ui.ac.id. Calon mahasiswa dapat memilih minimal dua program studi dengan membayar Rp 200.000.
“Pengumuman seleksinya dilaksanakan pada 24 Juli 2010,” jelas Vishnu.
BLORA, KOMPAS.com — Bupati Blora, Jawa Tengah, Djoko Nugroho, segera mencopot sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan setempat karena terbukti menggunakan angka kredit palsu ketika mengajukan kenaikan pangkat.
Pejabat yang segera dicopot dari posisinya itu, menurut Djoko Nugroho, di Blora, Kamis (23/9/2010), Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, sejumlah kepala SMP, satu kepala SD, pengawas sekolah, dan guru akibat mereka menggunakan SK Pengajuan Angka Kredit (SK PAK) palsu untuk mengajukan kenaikan pangkat.
“Kami berjanji akan mencopot mereka. Pangkat mereka juga akan dikembalikan seperti sebelum mereka naik pangkat dengan menggunakan angka kredit palsu,” katanya.
Selain diturunkan pangkatnya, menurut dia, mereka pun diminta mengembalikan tunjangan yang diterima selama menjabat atau selama mempunyai kenaikan golongan dengan angka kredit palsu tersebut.
“Ini (pemberian sanksi, red) bisa menjadi pelajaran bagi semua PNS dan pegawai di lingkungan Pemkab Blora. (Kasus) ini sangat memalukan meskipun mereka itu korban, tapi setelah ada pembuktian dari inspektorat, mereka harus menerima pil pahit akibat terlalu percaya pada pihak lain yang bisa mempercepat proses kenaikan pangkat. Saya tidak suka korupsi, kolusi, dan nepotisme,” katanya.
Menurut dia, jabatan dan kenaikan pangkat bagi PNS sudah ada mekanismenya sehingga dengan terungkapnya SK PAK palsu, bagi PNS penggunanya dinilai telah melakukan kesalahan dan harus siap menerima sanksi.
“Istri saya juga guru, jadi saya juga tahu etika kenaikan pangkat. Kita segera akan lakukan pencopotan dan penurunan pangkat. Hal itu untuk menegakkan aturan dan untuk hal yang berkaitan dengan hukum, saya sudah menyampaikan kasus ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blora,” katanya.
Salah seorang guru sekolah menengah kejuruan (SMK), Agung Heru Saputro, mengatakan, dengan terungkapnya SK PAK palsu, kalangan guru yang berprestasi menyambut positif karena selama ini mereka kurang mendapat perhatian dan merasa kalah dengan 21 PNS yang melakukan pemalsuan tersebut.
“Hal itu menimbulkan kecemburuan sehingga kami berharap Bupati bertindak tegas. Naik pangkat atau golongan karena prestasi itu sudah hak, namun jika dilakukan dengan cara seperti itu, sangat kurang adil,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Inspektorat Winarno menjelaskan, ada 37 PNS yang mengajukan kenaikan pangkat dari IV A ke IV B dengan menggunakan SK PAK sebagai syaratnya. Namun, setelah diteliti ternyata 21 PNS tersebut, SK PAK-nya palsu. Kepastian bahwa PAK itu palsu setelah Inspektorat melakukan pengecekan langsung ke kantor Provinsi Jawa Tengah.
Dijelaskannya, ke 21 PNS yang menggunakan SK PAK palsu, yaitu Hariyadi, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan; Suparjan (Kepala SMP Negeri 1 Ngawen); Purwiyanto (Kepala SMP Negeri 1 Cepu); Supriyanto (Kepala SMP Negeri 3 Cepu); Joko Suyanto (Kepala SMP Negeri 1 Jiken); Endang Rukmiyati (Kepala SMP Negeri 2 Cepu); dan Sumarlan (Kepala SMP Negeri 1 Sambong).
Kemudian Sri Murdiyanti (Kepala SMP Negeri 3 Jepon), Mujiyono (pengawas sekolah), Sumarjo (guru SMK Migas Cepu), Sunarsih (Kepala SMP Negeri 2 Tunjungan), Mujiyana (Kepala SMP Negeri 1 Bogorejo), Januani (Kepala SMP Negeri 1 Tunjungan), Magdalena Sri E (Kepala SD Negeri Kutukan Randublatung), dan Ali Mursidi (pengawas sekolah).
Selain itu, M Jupri (guru SMP Negeri 2 Kedungtuban), Maskuri (guru SMK Migas Cepu), Muslikin (guru SMP Negeri 1 Kedungtuban), Sujadi (Kepala SMP Negeri 2 Bogorejo), Soebadi (guru SMP Negeri 1 Banjarejo), dan Budi Nurpasetyo (Kepala SMP Negeri 5 Blora).
PEKANBARU, KOMPAS.com — Polda Riau didesak segera mengungkap mafia kasus kepangkatan 1.820 orang guru di daerah itu yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Riau.
“Kami mendesak Polda bisa cepat menemukan pelaku, termasuk seorang pegawai kami yang terindikasi terlibat dalam pemalsuan karya ilmiah dan tanda tangan pejabat berwenang untuk kenaikan pangkat,” ujar Kepala LPMP Riau Zainal Arifin di Pekanbaru, Senin (3/5/2010).
Sebelumnya, Kantor Regional XII BKN Wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat meminta pemerintah setempat membatalkan surat keputusan kenaikan pangkat dan jabatan 1.820 guru se-Riau karena memalsukan karya ilmiah.
Ribuan guru di Riau itu juga diduga turut serta memalsukan tanda tangan pejabat berwenang dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dari golongan IV/a ke IV/b dan telah melaporkan kasus itu ke Polda Riau.
Zainal mengatakan, dengan alasan apa pun, tindakan 1.820 orang guru di Riau itu tidak dapat dibenarkan dan telah mencoreng wajah dunia pendidikan di Bumi Lancang Kuning. Sebab, mereka telah memberikan contoh yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang tenaga pendidik.
Sebanyak 1.820 orang guru itu berasal dari Pekanbaru 514 orang, Rokan Hulu 58 orang, Rokan Hilir 18 orang, Indragiri Hulu 178 orang, Indragiri Hilir 160 orang, Kampar 362 orang, Pelalawan 37 orang, Bengkalis 86 orang, Dumai 67 orang, Siak 38 orang, dan Kuantan Singingi 302 orang.
Menurut dia, para guru yang tersangkut masalah pidana itu dinilai kurang gigih, kurang terampil, dan kurang mampu untuk menghasilkan suatu karya ilmiah sehingga diduga mereka ingin naik pangkat menggunakan “jalur tol” melalui sindikat dalam membuat karya tulis karena jika tidak, kariernya bakal mandek.
Dari sekitar 96.000 guru yang terdaftar di LPMP Riau, terdapat sekitar 10.000 guru yang mengalami kemandekan pada golongan IV/a sekitar 9-10 tahun sehingga mereka menghalalkan cara-cara yang tidak semestinya agar naik ke golongan IV/b.
“Kami kira mulai pejabat kepegawaian tingkat sekolah, guru, kepala sekolah, dan orang-orang yang dipercaya terkumpul menjadi satu dalam jaringan sehingga ada PAK palsu yang diajukan ke BKN. Karenanya, kasus ini kami serahkan ke penyidikan polisi,” ujarnya.
Hingga kini pihak Polda Riau terus melakukan penyidikan terhadap kasus yang terungkap pada akhir tahun 2009 itu yang melibatkan seorang pegawai negeri sipil (PNS) LPMP Riau berinisial BS.
“Jangan pernah meragukan komitmen kami. Jika ada anggapan intervensi dalam kasus ini, bagi kami itu tidak berlaku, walau siapa pun yang meminta dan berikan waktu kepada penyidik untuk mengungkapnya,” kata Kapolda Riau Brigjen (Pol) Adjie Rustam Ramdja, beberapa waktu lalu.
Tegal, Kompas – Wali Kota Tegal Ikmal Jaya menjatuhkan sanksi kepada 23 guru dan kepala sekolah di wilayah tersebut yang terbukti menggunakan penetapan angka kredit palsu dalam kenaikan pangkat dari golongan IVA ke IVB. Kenaikan gaji berkala para guru dan kepala sekolah itu ditunda selama satu tahun yang diikuti dengan sanksi-sanksi lainnya.
Ikmal dalam jumpa pers di kantor wali kota, Selasa (2/11) di Tegal, Jawa Tengah, mengatakan, sanksi tersebut mulai berlaku pada 1 November 2010. Dari 23 orang yang terkena sanksi, 18 di antaranya merupakan kepala sekolah, satu orang pengawas SMP, dan empat guru.
Menurut Ikmal, berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Kota Tegal, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Gubernur Jateng agar membatalkan kenaikan pangkat golongan IVB terhadap 23 guru dan kepala sekolah yang menggunakan penetapan angka kredit (PAK) palsu. Mereka selanjutnya dikembalikan dalam pangkat golongan IVA. ”Keputusan itu harus dari gubernur, wali kota tidak mempunyai kewenangan,” katanya.
Setelah surat dari gubernur turun, wali kota mulai melaksanakan hukuman tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman yang diberikan yaitu hukuman sedang tingkat pertama.
Hukuman itu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, terhitung mulai ditetapkan. Hukuman itu diikuti dengan sanksi lain, yaitu pembebasan sementara tugas fungsional guru selama satu tahun.
Pihaknya juga memberhentikan 18 kepala sekolah dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah, serta memberhentikan pengawas SMP yang terlibat dalam penggunaan PAK palsu, dari jabatan sebagai pengawas SMP.
Sebagai konsekuensi atas penurunan pangkat dari golongan IVB ke IVA, 23 guru dan kepala sekolah itu diwajibkan mengembalikan selisih gaji dari pangkat golongan IVA ke IVB, yang diperoleh sejak menggunakan pangkat golongan IVB kepada kas daerah. Pengembalian uang diharapkan selesai selambatnya dalam waktu satu tahun.
”Jangka waktu penggunaan pangkat golongan IVB berbeda-beda, ada yang mulai tahun 2005,” kata Ikmal.
Guru lain
Ikmal mengatakan, jabatan kepala sekolah SD dan SMP yang kosong akibat penetapan sanksi tersebut saat ini sudah diisi oleh guru lain yang memiliki kualifikasi. Untuk mengisi kekosongan kepala sekolah SMA, pemerintah menunjuk pelaksana tugas (Plt), yang berasal dari wakil kepala di sekolah bersangkutan.
”Hanya tinggal satu SD yang jabatan kepala sekolahnya masih kosong,” ujarnya.
Inspektur pada Pemerintah Kota Tegal, Budiyanto, menambahkan, kasus penggunaan PAK palsu oleh guru dan kepala sekolah di Kota Tegal mulai terungkap pada awal 2010. Kasus tersebut mulai diproses sekitar pertengahan tahun seusai pelaksanaan ujian nasional. Di antara 23 orang tersebut, terdapat satu kepala sekolah yang sudah akan pensiun dalam tiga bulan ke depan. (WIE)
PEKALONGAN, KOMPAS.com – Sebanyak 13 PNS terdiri dari guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, terancam diturunkan pangkatnya dari golongan IV B ke IV A. Ancaman tersebut terjadi setelah para guru tersebut terbukti memalsukan penetapan angka kredit (PAK).
Bahkan, mereka juga akan mendapatkan sanksi pembebasan tugas sebagai guru.
— Yulistiowati
Kepala Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, Yulistiowati, di Pekalongan, Jumat (24/12/2010), mengatakan proses pemeriksaan ke-13 guru pegawai negeri sipil (PNS) itu sudah dilakukan secara bertahap. Hasil pemeriksaan itu juga telah disampaikan ke wali kota.
“Pemeriksaan sudah selesai. Namun, untuk sanksinya menunggu hasil keputusan wali kota karena kami hanya bertanggungawab untuk melakukan klarifikasi mengenai proses kenaikan pangkat itu,” katanya.
Ia mengatakan, selain akan diturunkan pangkatnya, belasan kepala sekolah dan pengawas sekolah ini juga harus mengembalikan uang selama mereka menempati golongan dari IV A ke IV B.
“Bahkan, mereka juga akan mendapatkan sanksi pembebasan tugas sebagai guru,” katanya.
Wali Kota Pekalongan, Basyir Achmad, mengatakan pemalsuan penetapan angka kredit yang dilakukan 13 guru ini masih ditindaklanjuti dan jika terbukti mereka akan diberikan sanksi.
“Jika kenaikan pangkat sudah dua tahun maka kami akan menurunkan pangkatnya mereka dan juga harus mengembalikan uang yang mereka peroleh,” katanya.
“Jika mereka benar melakukan pemalsuan PAK maka akan kami berikan sanksi tegas,” tambah Basyir.
YOGYAKARTA, KOMPAS – Sekolah menanti kejelasan dan kepastian pelaksanaan ujian nasional tahun ajaran 2010/2011. Padahal, menurut kabar, terdapat beberapa perubahan mendasar dalam pelaksanaan ujian nasional (UN).
Kalau dua perubahan itu memang dilakukan akan butuh persiapan untuk itu.
— Timbul Mulyono
Kebijakan pendidikan yang hampir selalu mendadak ini menyulitkan sekolah. Pelajar yang akan menghadapi ujian pun kesulitan membuat persiapan yang matang.
Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA DIY Timbul Mulyono mengatakan, sekolah baru mendengar adanya perubahan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ajaran ini dari media massa. Di antara perubahan itu, tidak adanya UN ulangan seperti tahun ajaran lalu dan penggunaan hasil ujian akhir sekolah (UAS) untuk menentukan kelulusan peserta didik.
”Kalau dua perubahan itu memang dilakukan akan butuh persiapan untuk itu,” kata Timbul di Yogyakarta, Kamis (23/12/2010) kemarin.
Menurut Timbul, sekolah perlu segera memberi informasi ke wali murid dan pelajar apabila hasil UAS ditetapkan sebagai salah satu parameter kelulusan. Dikhawatirkan pelajar kurang mempersiapkan UAS karena memprioritaskan UN. Padahal, bila jadi diberlakukan, hasil UAS akan berbobot lebih besar daripada UN.
Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, saat ini sekolah-sekolah di DIY menyelenggarakan tambahan pelajaran dan latihan soal. Rencananya UAS diselenggarakan pertengahan April atau setidaknya dua pekan sebelum UN. Hal ini agar sekolah mempunyai waktu cukup mengolah nilai UAS. (IRE)
Kompas Cetak
Sumber :
YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Selama setidaknya dua tahun terakhir, perubahan kebijakan pendidikan diumumkan secara mendadak. Tahun lalu, pengumuman penyelenggaraan ujian nasional (UN) ulangan dan percepatan waktu UN utama juga diumumkan pada pertengahan tahun ajaran.
Perubahan yang mendadak membuat sekolah kalang kabut dalam mempersiapkan.
— Timbul Mulyono
Kebijakan pendidikan yang hampir selalu mendadak ini menyulitkan sekolah. Pelajar yang akan menghadapi ujian pun kesulitan membuat persiapan yang matang.
Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA DIY Timbul Mulyono mengatakan, sekolah baru mendengar adanya perubahan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ajaran ini dari media massa. Di antara perubahan itu, tidak adanya UN ulangan seperti tahun ajaran lalu dan penggunaan hasil ujian akhir sekolah (UAS) untuk menentukan kelulusan peserta didik.
”Perubahan yang mendadak membuat sekolah kalang kabut dalam mempersiapkan,” tutur Timbul.
Timbul berharap, semua kebijakan pendidikan ditetapkan sejak awal tahun ajaran sehingga perencanaan lebih mudah dilakukan. Hal ini karena pendidikan merupakan proses yang perlu dipersiapkan sejak awal.
Sekretaris Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori mengatakan, POS UN diharapkan sudah turun akhir Desember. Untuk menghadapi UN, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta akan mengadakan tujuh uji coba (try out), yang terdiri atas tiga try out untuk SMP, dua try out untuk SMA, dan dua try out untuk SMK.
”Kami juga memberi pendampingan pada sekolah-sekolah yang hasil UN tahun kemarin belum begitu baik,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, sekolah-sekolah kini menanti kejelasan dan kepastian pelaksanaan UN tahun ajaran 2010/2011. Padahal, menurut kabar, terdapat beberapa perubahan mendasar dalam pelaksanaan ujian nasional (UN).
Kebijakan pendidikan yang hampir selalu mendadak ini menyulitkan sekolah. Pelajar yang akan menghadapi ujian pun kesulitan membuat persiapan yang matang. (IRE)
Kompas Cetak
KOMPAS.com – Tawaran beasiswa masih terus membanjir di jelang berakhirnya 2010, salah satunya dari Erasmus Mundus melalui payung The Erasmus Mundus Action 2 (EMA2) yang tersebar di Afghanistan, Bhutan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, India, Indonesia, Malaysia, China, Maldives, Philippines, Thailand and North Korea.
Beasiswa yang ditawarkan EMA2 pun tak tanggung-tanggung, mulai undergraduate, master, doctoral sampai post-doctoral ditawarkan pelajar Indonesia untuk menimba ilmu di Eropa. Skema beasiswa ini diluncurkan oleh Europe Aid cooperation Office dan dilaksanakan melalui Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA).
Adapun beberapa bidang studi yang ditawarkan untuk skema beasiswa ini adalah Ilmu Pertanian, Arsitektur dan Perencanaan Tata Kota, Ilmu Bisnis dan Manajemen, Pendidikan dan Keguruan, Teknik, Geologi dan Geografi, Hukum, Ilmu Kesehatan, Biologi, Ilmu Sosial, dan beberapa area studi lainnya.
Bagi yang berminat, batas akhir pengiriman aplikasi untuk semua level beasiswa ini akan ditutup pada 31 Januari 2011. Informasi lengkap mengenai program beasiswa EMA2 ini bisa diakses di http://emasiaregional.com/. Semua informasi baik itu syarat, skema beasiswa, bidang studi, atau format aplikasi bisa diunduh di situs ini.
Wangsajaya's Weblog 
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.